Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

ANALISA YURIDIS PENGAWASAN KPPU ATAS TINDAKAN MERGER YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA Putri, Preeti Kartika; Prananingtyas, Paramita; Mahmudah, Siti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.621 KB)

Abstract

Merger merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya dalam persaingan usaha, karena merger dapat memperbesar penguasaan pangsa pasar. Merger marak dilaksanakan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Tindakan merger perusahaan, termasuk perusahaan pertambangan di Indonesia memperoleh pengawasan dari segi hukum persaingan usaha melalui KPPU. Merger perusahaan pertambangan yang tidak dikendalikan dapat memunculkan potensi monopoli dalam pasar bersangkutan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pengaturan tentang merger bagi perusahaan pertambangan di Indonesia dan pengawasan KPPU atas tindakan merger tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang – undang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka untuk dapat dilakukan analisis secara kualitatif terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan yang akan melaksanakan merger tunduk pada ketentuan hukum perseroan terbatas dan hukum persaingan usaha. Tidak ada pengaturan mengenai merger dalam hukum pertambangan Indonesia. Pengawasan terhadap merger perusahaan pertambangan oleh KPPU dapat dilakukan secara preventif sebelum merger (konsultasi) maupun secara represif setelah merger (pemberitahuan) untuk mencari indikasi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ruang lingkup pengawasan KPPU juga meliputi kepatuhan perusahaan pertambangan dalam hal pemberitahuan merger. Pelanggaran terhadap ketentuan merger akan diperiksa oleh KPPU untuk selanjutnya diberi hukuman apabila terbukti melakukan pelanggaran.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK APABILA TERJADI PENYIMPANGAN PENATAUSAHAAN REKENING YANG DILAKUKAN PIHAK TERAFILIASI DALAM PERBANKAN Azmi, Ulul; Prananingtyas, Paramita; Mahmudah, Siti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.822 KB)

Abstract

Pada era globalisasi ini kehidupan manusia mengalami banyak perkembangan termasuk dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi membuat lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat di suatu negara. Berbagai jenis usaha ditawarkan oleh bank seperti kredit dan tabungan deposito yang dapat membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Terdapat beberapa prinsip hukum perbankan yang harus dilaksanakan oleh setiap bank agar aktivitasnya dapat berjalan lancar dan dapat terhindar dari risiko. Berdasarkan penelitian, walaupun etika dan pola pelayanan pegawai bank telah diatur. Kenyatannya kegiatan perbankan tidak terlepas dari penyimpangan penatusahaan para pihak terafilasi dalam perbankan sebagai individu yang memiliki kewenangan dalam industri perbankan, penyimpangan penatausahaan tersebut memberikan kerugian pada nasabah bank. Kerugian pada nasabah menjadi tanggungjawab pihak terafiliasi yang melakukan perbuatan melawan hukum dan bank sebagai institusi.
KAJIAN YURIDIS PENGALIHAN SAHAM (AKUISISI) PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN DIKELUARKANNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 9/POJK.04/2018 Herdiansyah, Lukman; Budiharto, Budiharto; Mahmudah, Siti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.648 KB)

Abstract

Akuisisi atau Pengambilalihan pada Perseroan Terbatas merupakan salah satu aksi korporasi yang mempunyai dampak signifikan terhadap perusahaan. Pelaksanaan akuisisi pada perseroan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998 kemudian terkait pelaksanaan akuisisi pada perusahaan terbuka harus pula melihat ketentuan khusus yang diatur oleh UUPM dan POJK No. 9/POJK.04/2018. Terhadap perusahaan terbuka apabila nantinya kepemilikan saham pengendali baru melebihi 80% (delapan puluh persen) maka pengendali baru wajib melakukan pengalihan kembali saham kepada publik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang.Terhadap perusahaan terbuka apabila dalam pelaksanaan pengalihan kembali saham kepada publik telah melewati jangka waktu yang ditentukan yaitu 2 (dua) tahun maka hal tersebut tidak membatalkan proses akuisisi yang sedang berlangsung. Pasal 6 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak pengawas dari pelaksanaan akuisisi perusahaan terbuka akan melakukan upaya penyelesaian terkait permasalahan ini dengan cara melakukan negosiasi antara para pihak, hasil dari negosiasi tersebut dapat berupa penawaran umum kembali atau mencari standing buyer agar sisa saham tersebut dapat dimiliki oleh publik sesuai ketentuan Pasal 21 POJK No. 9/POJK.04/2018.